Coretan Penghuni Jalanan

Perspektif Anjal & Upaya Pemerintah Mengatasinya

Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunnyai kehidupan ekonomi di jalanan, Tapi hingga kini belum ada pengertian anak jalanan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak. Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks, Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif.

Menurut UUD 1945, “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak). Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya, dan perlindungan khusus.

Merebaknya anak jalanan dari segi kwantitas terlihat jelas berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, pada tahun 2000 memperlihatkan bahwa anak jalanan secara nasional berjumlah sekitar 3,1 juta anak. Pada tahun yang sama, anak yang tergolong rawan menjadi anak jalanan berjumlah 10,3 juta anak atau 17, 6% dari populasi anak di Indonesia, yaitu 58,7 juta anak (Soewignyo, 2002). Angka-angka tersebut menunjukkan kualitas hidup dan masa depan anak-anak sangat memperihatkan.

Faktor yang Mendominasi  Seorang Anak Menjadi Anak Jalanan

  • Faktor Keluarga

Perilaku anak jalanan secara nyata baik langsung maupun tidak langsung banyak dipengaruhi oleh faktor latar belakang keluarga, dibanding oleh faktor latar belakang lingkungan, ciri fisik, ciri psikologik maupun oleh ciri sosiologiknya. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor keluarga berperan besar pada terbentuk dan munculnya perilaku anak jalanan, baik perilaku positif maupun negatif. Di samping disebabkan oleh buruknya latar belakang lingkungan, yang berpengaruh terutama terhadap ciri psikologik dan ciri sosiologik anak jalanan.

  • Faktor Kemiskinan & Stratifikasi Sosial

Faktor lain salah satunya adalah adanya masalah kemiskinan yang dialami oleh anak jalanan dan keluarganya. Di sisi lain juga adanya struktur sosial dalam masyarakat, yang menyebabkan terjadinya diferensiasi social sebagai dampak adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi social diartikan Sorokin (Sajogyo, 1985) sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkhis). Manifestasi dari gejala stratifikasi sosial adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah.

Anak jalanan digambarkan sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat stratifikasi sosial rendah atau merupakan golongan bawah dengan status sosial serta posisi kekuasaan/wewenang yang tidak jelas. Tidak memiliki banyak akses ke sumber daya serta tidak memiliki kemampuan untuk menjadi subjek (Ritzer dan Godman, 2004).

Sedangkan Weber (svalastoga, 1989) membedakan empat sistem tingkatan sosial, dimana anak jalanan berada pada tingkatan sosial paling bawah, antara lain:

1. Tingkatan kekayaan yang menimbulkan kelas-kelas kekayaan, kelas atas adalah orang hidup dari hasil kekayaannya. Kelas bawah adalah orang yang tebatas kekayaaanya atau mereka sendiri mungkin menjadi milik orang lain.

2. Tingkatan menurut kekuataan ekonomi yang menimbulkan kelas-kelas pendapatan, kelasa atas adalah bankir, pemodal. Dan kelas bawah adalah buruh.

3. Tingkatan yang tercermin menurut kekayaan dan pendidikan.

Tingkatan status sosial, kelas atas adalah orang yang memiliki gaya hidup yang paling dapat diterima, berpendidikan tinggi, dan memegang posisi dengan gengsi sosial yang tinggi pula, serta anak keturunan orang berstatus sosial tinggi.

Hak-Hak yang Hilang Pada Anak Jalanan

Hak-Hak Untuk Kelangsungan Hidup (survival right)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Implentasinya dapat terlihat dari Pasal 24 Konvensi Hak Anak, menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program: (1) melaksanakan upaya penurun anangka kematian bayi dan anak, (2) menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan, (3) memberantas penyakit dan kekurangan gizi, (4) menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu, (5) memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi, (6) mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana, dan, (7) mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan

II. Hak Terhadap Perlindungan (protection Live)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk (1) perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus, dan (2) hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan dari ekploitasi, meliputi (1) perlindungan darigangguan kehidupan pribadi, (2) perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, (3) perlindungan dari penyalah gunaan obatbius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi, (4) perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan (5) perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

III. Hak Untuk Tumbuh Berkembang (development right)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan(formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan, (1) negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma, (2) mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak, (3) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampilan bagi anak, dan (4) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Terkait dengan itu, juga meliputi (1) hak untuk memperoleh informasi, (2) hak untuk

bermain dan rekreasi, (3) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, (4) hak untuk kebebasan berpikir dan beragama, (5) hak untuk mengembangkan kepribadian,(6) hak untuk memperoleh identitas, (7) hak untuk didengar pendapatnya,dan (8) hak untuk memperoleh pengembangan kesehatandan fisik.

III. Hak Untuk Berpatisipasi (participation right)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi (1) hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, (2) hak untuk mendapatdan mengetahui informasi serta untuk mengekpresikan, (3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan (4) hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapandan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya harus memperoleh akses bantuan hukum,dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

Metode-Metode Untuk Merubah Pola Pikir Anak Jalanan

Pola perilaku merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang dengan kecenderungan membentuk suatu pribadi. Dalam melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk merubah pola prilaku anak jalanan, menurut Moenir (1988) dapat di kelompokan menjadi tiga kategori yaitu, (1) dampakdilihat dari dampak ada yang positif dan negatif, menetap atau sementara, serta berdampak cepat, normal atau lambat. Bila perubahan terjadi dengan cepat dapat menimbulkan kesulitan pada diri sendiri karena lingkungan di sekitarpun meragukan makna perubahan itu, karena boleh jadi itu hanya sementara (palsu) (2) sifatmenyangkut proses karena menyangkut pada faktor keyakinan, kepercayaan dan kepribadian seseorang dan (3) waktu,perubahan memerlukan waktu ada yang cepat, normal atau lambat. Namun dapat diambil patokan secara umum dan normal , bahwa proses penyesuaian diri seseorang di suatu lingkungan berlaku antara 3-12 bulan.

  • Upaya merubah perilaku anak jalanan terbagi dalam tiga metode, yaitu:

I. Metode Pendekatan Perorangan (Personal Approach Method) adalah, cara pendekatan dengan cara penyaimpaan pesan melalui socialization danextention education terutama pada anak jalanan tentang pentingnya merubah perilaku yang negatif dan positif yang di dasarkan atas kesadarannya sendiri, agar massyarakat dapat menerima mereka kembali di tengah-tengah massyarakat.

II. Metode Pendekatan Kelompok (Group Approach Method) adalah, cara penyampaian melalui diskusi yang terfokus pada kelompok, dengan terfokus pada kelompok, serta melibatkan ketua kelompok anak jalanan, anggota anak jalanan, agen perubahan dan pihak yang memiliki interest terhadap masalah anak jalanan. Dikominikasikan tentang kondisi yang terkait dengan perilaku-perilaku yang ingin dirubah atau dengan kekurangan yang dimiliki anak.

III. Metode Pendekatan Masal/umum (Mass Approach Method) adalah, cara penyampaian dengan cara memobilisir lingkungan disekitar anak jalanan, mulai dari keluarga, kelompok, dan lingkungan di sekitar anak jalanan.

Meninjau Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Anak adalah permata bagi keluarga, calon generasi suatu bangsa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa datang, sudah selayaknnyalah pemerintah membuat sutau peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai paying hukum untuk menajamin hak-hak anak khususnya anak jalanan yang sering tertindas hak-hak kemanusian.

5.1 Razia Anak Jalanan

Razia anak jalanan yang dilakukan oleh Tramtib dinilai merendahkan hak asasi anak jalanan, pasalnya sebagian anak jalanan merasa sangat ketakuatan jika melihat adanya razia yang dilakukan oleh pihak Tramtib, sedangkan yang lain membentuk suatu perkumpulan-perkumpulan tertentu mereka sembunyi di jalan-jalan kecil (gang), dan apabila anggotta Tramtib ada yang masuk ke jalan tersebut kumpulan anak jalanan langsung secara beramai-ramai menghajar salah satu anggota Tramtib itu. Berdasarkan data yang didapat penulis melalui interview secara langsung terhadap anak jalanan, mereka menolak adanya razia karena :

  • Anak jalanan mengangap bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan. Kami bukan penjahat, kenapa kami dikejar-kejar (topik, salah satu anak jalanan)
  •  Pengiriman ke rumah singgah sesudah razia
  • Seringkali Tramtib melakukan tindak kekerasan dalam menggelar razia.

5.2 Rumah Singgah

Salah satu kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah adalah rumah singgah, problematika yang terjadi kemudian adalah sebagian anak jalanan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka malas untuk masuk sekaligus menetap di rumah singgah, karena:

  • Mereka tidak merasa nyaman jika jauh dengan orang tua
  • Bujukan orang tua unutk tetap tinngal di jalan, dalam rangka membantu mencukupi ekonomi
  • Kebiasaan menetap, tidur, dan mencari uang dijalan. Sudah tertanam kuat seakan-akan sudah menjadi bagian dalam hidup.

Mereka membutuhkan keterampilan, bukan pelajaran. Sedangkan rumah singgah hannya menyediakan pelajaran layaknya di bangku sekolah.

Pembenahan harus segara dilakukan baik dari sektor keluarga, sebagai pengaruh awal timbulnya kepribadain seorang anak. Serta peran aktif pemerintah dalam menangani permasalahan yang terkait tercermin dari beberapa kebijakan, yang dalam implementasinya dinilai kurang efektif. Khususnya razia yang dilakukan oleh satuan Tramtib. Hendaknya bimbingan anak jalanan dilakukan tidak dengan cara pendekatan keamanan, melainkan dengan cara pendekatan kejiwaan persuasif. Jadi pemerintah seharusnya mengerti alternatif apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak jalanan. Karena berdasarkan hasil wawancara mereka sering mengeluhkan hal itu, bahwa mereka bukan penjahat mengapa mereka dikejar-kejar seperti layaknya seorang penjahat oleh satuan Tramtib. Lain halnya dengan kebijakan diadakannya rumah singgah. Sebagian anak anak jalanan merasa bosan disana, dikarenakan anak jalanan pada dasarnya memiliki jiwa yang bebas tidak terkekang oleh sesuatu, oleh karena itu mereka berkata bahwa jika ingin menekan beredar kami di jalan, kami menginkan keterampilan bukan pelajaran. Sedangakan di rumah singgah hanya pelajaran layaknya di bangku sekolah yang mereka dapatkan.

We Care To Share Kalau Bukan, Kita Siapa Lagi ? Kalau Bukan, Sekarang Kapan Lagi ?

This entry was published on May 20, 2012 at 6:13 am. It’s filed under Opini Jalanan, Realitas Jalanan, Torehan Jalanan and tagged , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: