Coretan Penghuni Jalanan

Apakah Pendidikan Sudah Merata di Indonesia

                           Photo By @Denriizki

            Photo By @Denriizkii 

Awali langkahmu membangun negeri ini dengan mengajar, itu lah slogan yang penuh makna disampaikan oleh founding father kita Sukarno, untuk menekan presentase jumlah angka buta huruf masa itu yang kronis dan lebih disebabkan atas dasar kepentingan nasional dan kekayaan intelektual rakyat agar terjamin dan terlepas dari belenggu ketidaktahuan yang serba menindas, untuk itu melalui serangkaian program literasi pendidikan, Soekarno dan Bung Hatta mencetuskan program revolusioner pasca pergolakan masa kemerdekaan yakni memberantas buta huruf pada era dekade 50-an, hal ini secara general dilakukan oleh banyak negara di dunia ketiga secara premature memisahkan diri dari rantai kolonialisme & imperlisme westernis, guna merekonstruksi kebali sebuah negara yang diporak-porandakan perang. Menurut catatan hingga kini ada sekitar 9 juta jiwa rakyat Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari rantai buta aksara, ini merupakan sebuah ironi di negeri ini, mana kala jika kita kembali pada fakta historis pada masa kemerdekaan itu hampir 90 % rakyat Indonesia menyandang buta huruf, namun bagaimana dengan kondisi saat ini.

Padahal jika merujuk pada amanat konstitusi preambule UUD 1945 secara jelas kehadiran negara mempunyai tugas mulia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, namun seiring berjalannya waktu 68 tahun Indonesia merdeka, secara politis negara kita sudah merdeka, apakah semuanya menjamin benar-benar merdeka ? Cita-cita luhur nasional tersebut hingga kini belum terwujud. Persoalan tersebut tidak berhenti sampai pada level tinggi, jangankan untuk menuntaskan angka buta huruf di Indonesia, Pemerintah tak kuasa menampik bahwa mereka sudah terbukti gagal. Menurut catatan terakhir tahun 2011 yang lalu, tercatat masih tingginya jumlah buta huruf di Indonesia hal ini bisa dibuktikan 8,3 Juta jiwa atau 4,79 % dari jumlah penduduk Indonesia yang berusia 15-45 tahun yang masih belum terbebas dari melek huruf dan menulis.

Setumpuk problematika masalah klasik pendidikan tidak hanya menyentuh ranah aksara mengeja, menghitung, bagaimana mengajarkan kepada rakyat melafalkan huruf dengan sempurna dan menyusun menjadi kalimat yang terdengar indah retorika kosong makna, bukan berhenti pada praktik model pendidikan seperti itu, dalam kerangka & dimanakah posisi pendidikan itu ? sering kali proses belajar hanya untuk belajar, bukan untuk apa-apa. Apakah proses belajar dimaksudkan sebagai upaya proses perubahan, terlepas dari perdebatan pemaknaan terhadap praktik pendidikan, peranan pendidikan atau proses belajar itu sering menjadikan murid semakin jauh dari realitas kondisi bangsa hari ini, singkatnya terlalu asik dan sibuk memikirkan kehidupannya. Sejatinyan nilai human capital perlu dimaknai oleh rakyat dan jauh lebih esensial, sesungguhnya pendidikan itu sebagai media alat tranformasi penyadaran, bagaimana proses dinamika sistem bekerja sehingga menelurkan sebuah kebijakan publik oleh pemerintah dan seharusnya rakyat miskin dan  anak-anak diarahkan kesana mengasah daya pemikiran kritis, tentunya dengan bahasa yang lebih disederhanakan dan mudah dipahami, setidaknya mempertanyakan kembali hakikat hak pendidikannya yang cenderung selama ini terabaikan. Ada beberapa program pemerintah yang sudah bergulir diantaranya program pemberantasan huruf (BPH) kursus ABC melalui jemari tangan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

            Untuk sekedar informasi, Pemerintah melalui perangkat lembaga Dinas Pendidikan terkait terus berupaya semaksimal mungkin memerangi buta aksara, alhasil dikeluarkannya instruksi Presiden tahun 2006 mengenai sebuah Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar, pendidikan belajar wajib 9 tahun dan tentunya pemberantasan huruf.  Kembali ke topik Pendidikan, kita sebagai bagian dari ruang lingkup masyarakat tentunya memahami betapa penting arti pendidikan, banyak orang menginterpretasikan berbeda namun bisa ditarik penjelasan bahwa pendidikan ialah proses transaksi ilmu dan pengetahuan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, atau pendidikan ialah proses membangun peradaban, tidak terkecuali ada juga melihat kacamata perspektif pendidikan merupakan lembaga yang memiliki netralitas dan ada juga sebagai praktek pembebasan. Kita menyadari bangsa hari ini tingkat mutu kualitas pendidikan dijadikan parameter kunci keberhasilan tidaknya suatu bangsa, kesejahteraan dan martabat suatu bangsa. Selain pertumbuhan laju perekonomian dan pendapatan perkapita GNP negara yang dihasilkan tersebut juga berkesinambungan memberikan pengaruh.

Jika boleh memaparkan permasalahan tentang pendidikan yang dihadapi Indonesia saat ini, ada beragam rupa problematika pendidikan, komersialisasi dan privatisasi pendidikan tersistematis dan terkesan melembaga, diskriminasi dalam sektor pendidikan hal ini diwujudkan dengan proyek terkotak-terkotak berupa sekolah bertaraf Internasional atau standar nasional, kita semua tahu angka partisipasi pendidikan sekarang ini relatif rendah, yang paling mencolok memberikan warna kontras berbeda yakni kesenjangan distribusi pendidikan tidak menyentuh semua lini rakyat, hal ini tentu terasa berbeda atmosfer segi akademika jika kita berdiam diri dan bermukim di area kota metropolis seperti di Kota Surabaya dan kota-kota Indonesia yang termasuk kategori relatif pesat dalam hal modernisasi, Jakarta, Bandung lainnya, dimana kota menawarkan segala macam bentuk kemewahan dan tersedianya infrastruktur pendidikan yang memadai namun apabila membandingkan  dengan daerah pelosok pedalaman timur Indonesia misalnya di desa adat  terpencil Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT) notabene minim untuk dapat mengakses pendidikan secara formal, jangan kan untuk memperoleh hak sanitasi bersih layak, masyarakat adat disana seakan tidak berdaya menghadapi gempuran arus modernisasi dan bentuk kapitalisasi pendidikan yang terus menyerang dari segala penjuru, pada akhirnya memunculkan wajah generasi terpaksa putus sekolah dikarenakan mahalnya biaya akibat dari sistem pendidikan yang berorientasi bisnis. Secara tidak langsung hal itu dapat memperlebar jurang agitasi kecemburuan sosial antara rakyat miskin.

            Tidak bisa dipungkiri saat ini jurang pemisah perbedaan pendidikan antara kota metropolis dengan distrik terpencil di pulau-pulau terluar Indonesia, semakin menunjukkan rasa kekhawatiran yang menyedihkan. Jika pendidikan ingin diakses oleh rakyat tanpa pengecualian dan distribusi pendidikan merata, sudah sepantasnya aspek pemenuhan tangung jawab moral tersebut harus diperhatikan, adapun berkaitan tujuan cita-cita luhur nasional mencerdaskan kehidupan berbangsa & bernegara. Di sisi lain fakta mencengangkan dari BPS, mengutip dari data yang dikeluarkan institusi BPS. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 7-12 tahun masih 97 persen. Sementara itu APS usia 13-15 tahun masih 87,58%. Yang memprihatinkan, APS untuk usia 16-18 baru berkisar 57,57 %, sedangkan APS untuk usia 19-24 hanya 13,91%. Tak hanya itu, angka putus sekolah di Indonesia juga masih sangat tinggi. Hingga tahun 2011, terdapat 10,268 juta siswa usia wajib belajar (SD dan SMP) yang tidak menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Di sisi lain, masih ada sekitar 3,8 juta siswa yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA.

            Ada berbagai macam latar belakang yang menyebabkan masih tingginya angka putus sekolah di negeri ini, salah satu faktor yang memunculkan kembali wajah anak putus sekolah adalah implikasi dari membumbungnya biaya pendidikan untuk bisa masuk ke sekolah taraf pendidikan dasar, pendidikan sekolah ibarat seperti laboratorium kecil pengeruk kuasa uang berorientasi ideologis profit, memang terkesan indah  pendidikan gratis untuk semua, berbagai propaganda iklan di media mainstream sengaja didesain oleh pemerintah, seakan berusaha menyakinkan & diharapkan mampu melegitimasi kepercayaan publik masyarakat untuk lekas terbuai, padahal masih banyak ditemukan indikasi baik itu dilakukan oleh lembaga resmi pendidikan sekolah & sejumlah oknum yang tak bertanggung jawab yaitu melakukan praktek pungutan liar uang seputar akademis, melalui dana pengembangan & pembangunan sekolah dan lain sebagainya. Adapun faktor kedua adalah rendahnya tingkat ekonomi masyarakat di negeri ini sehingga pada akhirnya orang tua terpaksa harus memalingkan muka, bagaimana pun juga pada dasarnya setiap orang tua mengharapkan buah hatinya untuk meraih kesuksesan dengan cara belajar di sekolah formal, hal ini untuk menunjang kehidupannnya kelak di masa dewasa. Namun apa daya kesejahteraan tidak terpenuhi, bagaimana dengan pendidikan masa depan nanti.

Mahalnya pendidikan tidak hanya akumulasi kapital biaya pendidikan di perguruan tinggi, di sekolah menengah pertama negeri & pendidikan dasar. Meskipun tiap sekolah di penjuru negeri ini menerima bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semua belum mencukupi khususnya bagi rakyat yang termarjinal. Akibat mahalnya biaya pendidikan tidak serta merta dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) sayangnya MBS ini acap kali dipersepsikan oleh institusi sekolah sebagai upaya untuk memobilisasi atau menghimpun dana. Dalam hal ini Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan merupakan komponen organ MBS selalu dikaitkan dengan unsur pengusaha. Lebih sederhana pengertiannya adalah pengusaha memiliki keleluasaan hal ini dikarenakan modal kuasa yang sifatnya ekspansif. Sebagai hasilnya setelah komite sekolah terbentuk, pungutan berkedok uang pun dilancarkan, sesuai keputusan komite sekolah, namun pada tingkat impelmentasinya, tidak ada transparansi & kurang komprehensif, komite sekolah menjadi badan legitimator kebijakan kepala sekolah dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap masalah pendidikan rakyatnya.

Pendidikan bermutu dan memiliki kualitas terbaik tidak serta merta selalu diidentikkan dengan biaya pendidikan mahal, bahkan untuk kategori negara maju di daratan Skandinavia, Findlandia pendidikan digratiskan oleh otoritas negara setempat. Jika kita melihat aspek Indonesia saat ini dunia ketiga atau negara berkembang, mungkin pendidikan mahal hanya berlaku di Indonesia. Pemahaman bahwa pendidikan gratis di negara berkembang hanya sebuah ilusi belaka, tidak sepenuhnya dianggap benar, terbukti pemahaman tersebut berhasil dipatahkan oleh negara berkembang seperti Kuba, negara yang terletak di gugusan pulau Karibia, Amerika Tengah. Jika boleh penulis memaparkan sedikit, Seperti yang kita ketahui dahulu negeri penghasil cerutu & komoditi tebu terbesar Kuba mengalami era yang disebut depresi ekonomi, sebelum meledaknya sphere influence revolusi Kuba 1959 dibakar semangat oleh Fidel Castro dan Che Guevara. Berkaca pra tahun 1959 awalnya negara itu menjadi negara yang terbelakang sejak di nahkodai oleh rezim diktator Batista, tingkat buta huruf yang tinggi masih bisa dijumpai, jika dahulu era rezim militer kroni Batista menetapkan hanya 3 Universitas yang diperbolehkan itu pun hanya menerima kuota 15.000 Mahasiswa, namun kini titik balik awal kebangkitan Kuba diawali dengan program Yo sí Puedo (Ya, saya bisa) program ini menggunakan metode pedagogis-kritis, ratusan sekolah dan universitas pendidikan ternama berhasil didirikan dan pendidikan sepenuhnya gratis bisa diakses oleh rakyat jelata dengan perkataan lain dibiayai pemerintah.

Kekurangan teknologi informasi, pengetahuan akibat dari embargo ekonomi Amerika bukanlah persoalan mendasar menurut rakyat Kuba, justru itu menjadi momentum serangan balik negeri sosialisme itu kepada negara kapitalis Amerika, berusaha menunjukkan kepada seisi dunia bahwa Kuba ialah new emerging forces-nya Amerika latin & mempunyai nilai bargaining position di mata dunia atas transisi partisipasi di bidang pendidikan dan kesehatan yang demikian pesat, meskipun pada kenyataannya Kuba negeri miskin itu yang hanya punya pendapatan per-kapita $2.800 (ppp) itu, bisa menyaingi standar pendidikan di negara maju seperti AS ($37.800) Kita bisa menyaksikan bangsa Kuba berdiri di kaki sendiri menjadi negara terdidik di dunia dan bangsa disegani di dunia. Tampaknya transformasi menghiasi setiap derap langkah pembangunan modernisasi pulau mungil Kuba. Kualitas pendidikan di Kuba menempati peringkat ke 16 di dunia menurut versi UNESCO. Hal unik yang patut kita pelajari disini adalah penanaman nilai-nilai solidaritas kelas yang diterapkan di tiap-tiap institusi sekolah Kuba merupakan bagian pengejawantahan dari sikap prinsip Che Guevara, Si dokter revolusioner kelahiran Rosario, Argentina. Kurikulum pendidikan yang dikaitkan dengan konteks realitas kehidupan rakyat, sehingga pada akhirnya lembaga pendidikan seolah tidak terpisah dengan sendi kehidupan bermasyarakat.

Contoh kesuksesan praktek pendidikan di Kuba setidaknya bisa menjadi acuan cerminan inspirasi kita negara Indonesia khususnya, yang mengalami persoalan karakteristik hampir sama di bidang pendidikan, Zaman boleh berubah dan mengikuti dinamika kehidupan, Bagaimana dengan kondisi pendidikan Indonesia sekarang, standar kurikulum bidang pendidikan seakan memaksa kepada semua lini basis rakyat, masih banyak sekolah yang tidak memenuhi standar dan syarat, lembaga pendidikan sekolah diwajibkan untuk memenuhi standar pendidikan pusat untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Pemerataan bidang pendidikan menjadi landasan tujuan, apabila tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan pendidikan belum dapat dikatakan berhasil, hal inilah menyebabkan masalah pendidikan terlalu rumit untuk ditanggulangi. Kontrol pemerintah pusat terhadap daerah-daerah terpencil kurang menjangkau, alhasil rakyat Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

            Tentunya kita sebagai masyarakat awam yang kurang mengerti pendidikan itu seperti apa, setidaknya kita harus belajar memaknai arti bingkai ke-Indonesiaan, jangan sampai kita melupakan diri dan seolah menutup mata atas realitas hari ini, Indonesia bukan di Jawa saja apalagi di sentral ibu kota Jakarta sana. Indonesia itu kita semua, baik itu di jalanan gang kumuh sudut kota, hingga jalan setapak hutan rimba pedalaman Indonesia yang menunjukkan tanda-tanda aktivitas kehidupan bermasyarakat. Ternyata masih banyak anak bangsa yang luput perhatian dari Pemerintah, tunas-tunas bangsa hidup terungkung & cenderung terisolir, masih terpatri di ingatan kita, atau kita lupa dengan pemberitaan di media, mengangkat tajuk berita  aktivitas yang kurang lazim di daerah Kabupaten Lebak, Banten, foto tersebut menampilkan sejumlah anak-anak berseragam sekolah putih merah & putih abu bergelantungan meniti jembatan rusak bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi bisa menggapai tujuan cita-cita untuk bisa bersekolah dibawah derasnya arus sungai pada waktu itu. Menurut catatan di berbagai forum yang beredar di media ada sekitar 40.000 anak-anak di Banten terpaksa harus menyandang gelar putus sekolah, saking tidak berdaya orang tua untuk menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar.

Suatu adegan pemandangan kurang sedap & ironis mana kala pemerintah hanya termangu-mangu sembari berupaya mengungkapkan & mengucapkan wujud keprihatinannya dihadapan media, tanpa berbuat sesuatu yang sifatnya konstruktif demi pembangunan infrastruktur yang memadai. Bagi anak-anak usia mereka tujuannya  hanya satu bagaimana caranya supaya datang ke sekolah tidak terlambat, menunaikan kewajiban sebagai seorang pelajar tanpa pikir panjang mengkesampingkan seberapa besar resiko yang dihadapinya. Selain pembangunan infrastruktur di daerah terpencil yang dirasa kurang menyentuh, belum ditambah dengan fasilitas infrastruktur bangunan sekolah yang rapuh di pedalaman, misalnya di distrik Wamena Papua. Dilaporkan ada 5.000 ruang kelas rusak dan tak terpakai meskipun pada kenyataannya sebagian besar APBN dialokasikan sektor pendidikan di Indonesia relatif mencukupi bahkan banyak, apakah dapat menjamin segala sesuatu distribusi pendidikan merata ? Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasrana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini.

Disamping persoalan lainnya minimnya ketersediaan tenaga pengajar diakui oleh Pemerintah saat ini sebagai kendala serius yang dihadapi. Faktor keengganan para pengabdi masyarakat Guru di pedalaman lebih disebabkan karena kesejahteraan status guru honorer dan tetap antara pengabdi guru yang bermukim di kota dan pedalaman dikhawatirkan memunculkan iklim kesenjangan sosial, belum tersedianya fasilitas infrastrukur penunjang mobilitas seperti jalan, jembatan, sekolah dan lain sebagainya. Pendidikan merupakan faktor utama kebutuhan yang utama dalam kehidupan. Untuk itu melalui suprastruktur lembaga negara dalam hal ini lembaga Dinas Pendidikan Nasional perlu melibatkan dengan rakyat demi terwujudnya dan terjamin pendidikan yang adil dan merata.

Kualitas pendidikan Indonesia mengalami proses kemunduran & kemerosotan moral, kekerasan di dunia pendidikan yang dilakukan oleh pelajar, pelecehan seksual, korupsi di ruang lingkup birokrasi pendidikan sering menghiasi layar kaca media pertelevisian. UNESCO dalam Global Monitoring Report 2011 juga melaporkan, 80 persen dari murid kelas IV SD di Indonesia masih memiliki kemampuan membaca di bawah standar internasional. Hal ini menunjukkan suatu fakta bahwa pendidikan Indonesia masih dari jauh harapan, praktek penyelenggaraan pendidikan Indonesia semakin memisahkan diri dari filosofi pendidikan yang selama ini dicita-citakan oleh perintis bangsa ini diantaranya para republiken revolusioner seperti Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, Soekarno. Pendidikan kita suka sekali mengejar angka-angka daripada menyebarkan pengetahuan kepada rakyat. Sistem pendidikan Indon saat ini tetap saja menuai polemik & kontroversi di mata rakyat melalui program kebijakan penyereragaman ukuran kualitas pendidikan melalui Ujian Nasional (UN) justru itu akan mendegradasi pemikiran murid karena anak-anak selalu dituntut untuk menghafal daripada mengasah kapasitas pemikiran.

Adapun problem yang tidak kalah serius yang dihadapi gambaran wajah pendidikan Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan ala kapitalisme, sistem pendidikan yang diadopsi dari barat, secara tidak langsung pada akhirnya akan berpotensi melahirkan produk-produk manusia yang cenderung berpikir pragmatisme. Pendidikan salah satu contoh indikator yang bisa kita saksikan hari ini adalah pergeseran makna orientasi pendidikan itu sendiri. Pola pikir atau mindset paradigma masyarakat yang terbangun jika berbicara tentang pendidikan mengalami kemunduran. Kita tidak bisa jauh dari landasan motivasi, pemikiran manusia terdidik semakin tereduksi dan terjebak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan orientasi penghasilan, bukan lagi berasaskan prinsip pengetahuan, kecerdasan intelektual & seiring tumbuhnya kesadaran yang muncul setiap individu.

  Dan lebih parahnya lagi sistem pendidkan Indon kebanyakan menghasilkan manusia-manusia tak utuh, seolah-olah rel pendidikan sejatinya ditujukan untuk sarana membebaskan rakyat semakin teralienasi dari realitas sosial yang diderita bangsa hari ini. Contohnya jelas bisa kita buktikan semakin banyaknya para alumnus pendidikan universitas ternama dan sekolah favorit yang tidak memberikan kontribusi secara riil kepada rakyat baik itu dalam kerangka pembangunan bangsa. Persoalan tersebut disebabkan karena kurangnya penanaman nilai-nilai tak menyentuh & diajarkan oleh sekolah. Banyak sekali ditemukan fakta yang mengejutkan, para lulusan di bidang pendidikan formal, merelakan ilmu pengetahuannnya digunakan untuk kepentingan para penindas rakyat misalnya koruptor, kita lihat disana para lulusan sarjana intelektual berlabel luar negeri enggan mengabdikan diri kepada rakyat dan seakan jijik membenamkan kaki di lumpur pedesaan guna mengamalkan ilmu pengetahuan yang selama ini dimilikinya, menjadi konsultan korporasi perampok tanah kaum tani, seakan di Indonesia sudah penuh sesak keranjang-keranjang sampah produk manusia. Kita tidak butuh tipikial manusia-manusia seperti itu, sudah sepantasnya sosok-sosok individualistik tidak menjamur & segera enyah dari bumi Indonesia.

Melalui secarik tulisan lusuh yang kurang bermakna ini, mari kita saling mengingatkan kepada para penyelenggara negara ini, jika bangsa ini mendambakan setiap tunas-tunas generasi penerus bangsa ini cerdas, berintegritas dan pendidikan adil merata dan tentu diakses seluas-luasnya oleh rakyat yang berusia produktif sekolah sudah seharusnya pendidikan digratiskan dari level yang paling bawah sekali pun sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan tidak ada lagi semacam praktik pungutan liar yang mengatasnamakan sumbangan bidang pendidikan, mari kita upayakan bahwa pendidikan ini berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan  kurikulum yang relevan dan mengharapkan proses pendidikan yang lebih demokratis lagi sesuai amanat yang dipesankan oleh founding father kita.

 

Paradigma Rakyat Mengenai Konsep Pendidikan:

 

Paradigma Awal

 

 

Pengetahuan  Kecerdasan Kesadaran

Kece     PePengetahuan

      Murid

Transformasi Sosial

Sekolah

Ijazah

Pekerjaan

Sekolah

      Murid

 

 

 

 

 

Paradigma sistem pendidikan berorientasi Kapitalisme

 

 

Implikasi dari sistem pendidikan ala kapitalisme, kehadiran sekolah difungsikan sebagai tempat unuk menghasilkan ijazah, sebagai ketentuan syarat untuk memasuki mekanisme dunia kerja yang harus menyertakan sertifikasi ijazah. Lama kelamaan membawa dampak kepada perilaku dan pembentukan sikap murid, rela melakukan apa saja demi mendapatkan sebuah ijazah, misalnya praktek mencontek bahkan jual beli ijazah secara praktis, pada awalnya lembaga pendidikan sekolah digunakan untuk membentuk peribadian siswanya atau tempat untuk menuntut ilmu, namun kali ini bergeser sebagai tempat untuk memperoleh ijazah. Cara pandang seperti ini berpengaruh pada segmentasi kelas berupa penjurusan, kita mengenal program studi di sekolah-sekolah, program studi yang diminati, program studi pendidikan yang memiliki korelasi industry lah yang paling banyak digemari, misalnya teknik, kedokteran, komputer dan lain sebagainya. Program studi humaniora paling sedikit diminati, untuk tingkat SMA jurusan IPA menjadi kebanggaan tiada tara seolah-olah merupakan jaminan masa depan. Oleh sebab itu masyarakat kapitalis saat ini, kita akan kesulitan menemukan output pendidikan yang memiliki kesadaran kritis atas realitas, yang memiliki kepekaan humanity dan rasa solidaritas yang tinggi. Yang ada hanya sosok individualistik yang tinggi, tidak matang dalam bidang pengetahuan dan tidak memaknai makna hidup. Output ini melahirkan generasi pragmatis.

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tidak bisa terlepas dari arah kebijakan politik dan ekonomi yang dianut suatu bangsa. Kebijakan politik & ekonomi berdasarkan kapitalisme, di dalam arah kebijakan kapitalisme terkait pendidikan, pendidikan itu ibarat seperti jasa memberikan nilai guna dan manfaat, sehingga seorang yang memiliki pengetahuan atau keterampilang dapat ditukar dengan kompensasi berupa materi. Hal yang terlihat jelas dengan adanya proses industrialisasi pendidikan dapat dipahami dengan 2 pengertian 1) pendidikan ibarat seperti Industri   yang menghasilkan profit atau keuntungan sebesar-besarnya 2) sistem pendidikan diatur dengan mekanisme sesuai koridor skenario kapitalisme untuk mempersiapkan murid agar mampu bersaing di era yang serba industrialisasi- kapitalis.

Jika mengacu pada pendapat Peter Maclaren, beliau mengatakan, sekolah merupakan bagian dari industri, penyedia bagi kerja / buruh bagi industri ada tiga pengaruh kapitalisme di bidang pendidikan :

v  Korelasi antara kapitalisme dengan pendidikan telah mengakibatkan praktek-praktek sekolah yang cenderung mengarah pada kuasa kontrol ekonomi kelas borjuis.

v  Hubungan antara kapitalisme dengan dan ilmu pengetahuan menjadikan tujuan ilmu pengetahuan sebatas mengejar profit.

v  Setelah berasimilasi diantara kapitalisme & pendidikan, ilmu pengetahuan menciptakan suatu konstruksi bangunan bagi ilmu pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai material dengan mengabaikan nilai human kapital berupa nilai humanism, solidaritas antar kelas. Yang ada hanya menghasilkan wajah baru penghuni dunia kerja individualistik bertebaran seantero negeri. Pada akhirnya murid akan kehilangan sensitifitas kepekaan terhadap lingungan sosial sekitar karena digantikan oleh kalkulasi kehidupan materialisme.

Hal ini lambat laun membawa suatu dampak yang luar biasa terhadap lembaga institusi pendidikan, baik sekolah dan perguruan tinggi telah terkooptasi dengan mekanisme industri dan bisnis, kita juga tidak bisa menampik awal tujuan pendidikan di sekolah untuk mewujudkan manusia baru seutuhnya, tapi tujuan pendidikan sekarang ini tergantikan dan bergeser menghasilkan produk tenaga kerja industri.

This entry was published on March 24, 2014 at 8:43 am. It’s filed under pendidikan and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: